Agroplus – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini menyuarakan keyakinannya terhadap sosok Destry Damayanti, yang kini mengemban amanah sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) sementara. Penilaian Purbaya ini sontak menarik perhatian, mengingat pentingnya stabilitas kepemimpinan di bank sentral dalam menjaga denyut nadi perekonomian nasional.
Destry menduduki posisi strategis ini setelah Gubernur BI sebelumnya, Perry Warjiyo, secara resmi menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto pada 25 Juli 2026. Tak butuh waktu lama, hanya sehari setelahnya, Dewan Gubernur BI segera mengadakan rapat dan menunjuk Destry sebagai pejabat Gubernur sementara, sesuai dengan amanat Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia. Langkah cepat ini menunjukkan komitmen untuk menjaga kesinambungan operasional bank sentral.
Bagi Purbaya, Destry bukanlah nama asing dalam kancah kebijakan moneter. Ia menegaskan bahwa Deputi Gubernur Senior BI tersebut telah memiliki segudang pengalaman dalam mengelola kebijakan moneter, sebuah modal berharga di tengah tantangan ekonomi global. "Jadi, pengetahuannya amat baik dan amat mumpuni untuk memastikan kebijakan moneter sejalan dengan apa yang seharusnya," ujar Purbaya usai menghadiri rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Gedung LPS, Jakarta, pada Selasa (28/7/2026). Pernyataan ini menggarisbawahi kepercayaan penuh pemerintah terhadap kapabilitas Destry dalam menakhodai BI di masa transisi.
Penunjukan Destry sebagai gubernur sementara ini merupakan langkah konstitusional yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) huruf (a) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2026. Destry akan memimpin BI hingga Presiden Prabowo Subianto mengirimkan nama calon gubernur BI definitif ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi XI DPR. Proses ini adalah bagian integral dari sistem checks and balances dalam tata kelola negara.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menjelaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan maksimal tiga nama calon, sesuai dengan aturan dalam UU P2SK. Namun, hingga saat ini, DPR belum menerima surat resmi dari Presiden, mengingat lembaga legislatif tersebut sedang dalam masa reses. "Kita masih menunggu usulan Presiden, maksimal 3 nama," tutur Hekal dalam wawancara di CNBC Indonesia TV, Senin (27/7/2026). Situasi ini menambah dinamika politik yang akan mengiringi penentuan pimpinan definitif Bank Indonesia.
Dinamika ini menunjukkan betapa krusialnya proses suksesi kepemimpinan di Bank Indonesia, sebuah institusi vital yang bertanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi dan moneter negara. Dengan dukungan dan pengalaman yang dimiliki Destry, diharapkan transisi ini dapat berjalan lancar sembari menunggu keputusan final dari proses politik yang berlaku, demi menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas perekonomian Indonesia.
