agroplus.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi telah mengetok palu dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan kesatu tahun sidang 2026-2027. Dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani tersebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 resmi disahkan menjadi Undang-Undang.
Keputusan ini diambil setelah seluruh fraksi yang ada di parlemen menyatakan kesepakatannya untuk menerima dan menyetujui draf anggaran negara tersebut. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengonfirmasi bahwa berbagai partai besar mulai dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, hingga Demokrat telah memberikan lampu hijau dalam pengambilan keputusan tingkat dua tersebut.
Meski disetujui secara bulat, setiap fraksi di DPR memberikan catatan kritis dan harapan besar terkait bagaimana uang negara tersebut dikelola. Fraksi PDI Perjuangan, misalnya, memberikan peringatan keras bahwa APBN adalah amanah rakyat. Mereka mendesak pemerintah untuk menjaga kredibilitas anggaran dengan tata kelola yang transparan, efisien, dan menjunjung tinggi rasa keadilan agar kemakmuran dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri.
Senada dengan itu, Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi terhadap fokus pemerintah pada agenda hilirisasi industri serta penguatan kedaulatan pangan dan energi. Golkar menekankan pentingnya stabilitas harga energi domestik sebagai motor penggerak ekonomi. Mereka juga meminta pemerintah memperkuat sistem perpajakan melalui implementasi Coretax serta meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali pendapatan lokal.
Dari sisi pendapatan, Fraksi Partai Gerindra menunjukkan dukungannya terhadap target kenaikan tax ratio menjadi 10,4 persen dari PDB pada tahun 2027. Gerindra mendorong perluasan basis pajak tanpa harus membebani sektor dunia usaha. Selain itu, mereka mendukung mekanisme penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah-daerah prioritas.
Sementara itu, Fraksi Partai Nasdem menyoroti bahwa keberhasilan APBN tidak boleh hanya dilihat dari besarnya angka fiskal, melainkan dari dampak nyatanya terhadap lapangan kerja dan daya beli. Terkait alokasi pendidikan sebesar Rp824 triliun, Nasdem mengingatkan agar anggaran tersebut benar-benar fokus pada peningkatan kualitas manusia, bukan sekadar penyerapan anggaran fisik semata.
Persoalan kesenjangan juga menjadi sorotan tajam Fraksi PKB. Mereka menekankan bahwa target rasio gini harus dicapai dengan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya menumpuk di kelompok tertentu, tetapi juga memperkuat ekonomi pedesaan dan melindungi pekerja sektor informal di perkotaan.
Di sisi lain, Fraksi PKS dan PAN menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat. PKS meminta pemerintah tegas melawan praktik penggelapan pajak dan transfer pricing ilegal guna menjaga kesehatan fiskal. Sedangkan PAN mengingatkan agar program-program seperti makan gizi gratis harus mampu menyerap hasil tani lokal agar ekonomi desa ikut bergerak.
Menutup rangkaian pandangan, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berhenti pada angka statistik. Mereka mendorong agar APBN 2027 menjadi instrumen transformasi ekonomi yang mampu mewariskan masa depan yang kuat bagi generasi mendatang, memastikan tidak ada satu pun lapisan masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan nasional.
