agroplus.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengambil langkah konkret untuk memberikan keadilan bagi para pelaku pasar modal yang menjadi korban praktik manipulasi saham. Saat ini, otoritas pengawas keuangan tersebut sedang melakukan pendataan intensif terhadap para investor yang berhak menerima pengembalian dana dari hasil keuntungan ilegal yang telah disita dari pihak-pihak pelanggar hukum.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen OJK dalam memulihkan kerugian nasabah yang timbul akibat tindakan tidak sah di pasar modal. Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Eddy Manindo Harahap, mengungkapkan bahwa proses penghitungan ini melibatkan berbagai aspek teknis yang sangat mendalam.

Menurut Eddy, tim OJK sedang bekerja keras untuk memetakan besaran keuntungan tidak sah yang berhasil diraup oleh para pelaku, menghitung secara akurat nilai kerugian yang dialami oleh nasabah, hingga mengidentifikasi secara spesifik siapa saja investor yang berhak menerima dana tersebut.
"Proses ini masih berjalan. Kami harus menghitung semuanya dengan teliti, mulai dari berapa total keuntungan ilegal yang diperoleh pelaku, berapa nilai kerugian riil yang diderita nasabah, hingga siapa saja investor yang berhak mendapatkan pengembalian tersebut," jelas Eddy saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.
Eddy mengakui bahwa proses ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena mekanisme pengembalian dana melalui skema sanksi denda ini merupakan hal yang baru pertama kali dilakukan secara masif. Oleh karena itu, OJK tengah menyusun metodologi yang kuat agar proses identifikasi dan distribusi dana nantinya berjalan transparan dan tepat sasaran.
"Ini adalah mekanisme baru bagi kami, jadi tantangannya cukup pelik. Kami sedang menyusun bagaimana mekanismenya, berapa jumlah pastinya, dan siapa saja penerimanya. Kami berharap proses ini bisa segera rampung, meskipun kami belum bisa memastikan kapan tenggat waktu penyalurannya," tambahnya.
Sebagai informasi, sepanjang tahun 2026, OJK telah menunjukkan ketegasannya dengan menjatuhkan sanksi administratif yang sangat besar. Berdasarkan data hingga akhir Oktober 2026, total denda yang telah dijatuhkan kepada para pelanggar mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp2,14 triliun.
Sanksi tersebut menyasar 38 pihak yang terdiri dari 11 perusahaan sekuritas, empat badan usaha, serta 23 individu. Salah satu denda terbesar jatuh kepada PT Sinar Mas Tunggal sebesar Rp1,5 triliun terkait kasus saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA). Selain itu, terdapat denda Rp500 miliar yang dijatuhkan kepada Anbo Holdings Ltd dan Rp100 miliar kepada Tigonis Capital Pte Ltd.
Selain itu, OJK juga baru-baru ini memberikan sanksi kepada tujuh emiten besar, termasuk PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), hingga PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) terkait pelanggaran ketentuan pasar modal. Melalui upaya pendataan ini, OJK berharap dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar modal Indonesia.
