agroplus.co.id – Stabilitas sektor keuangan menjadi perhatian utama pemerintah dan lembaga legislatif dalam menjaga kepercayaan publik terhadap ekosistem ekonomi nasional. Guna memastikan pengawasan berjalan optimal, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, melakukan pertemuan strategis dengan jajaran pimpinan tertinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta pada Selasa (29/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara regulator keuangan dan lembaga perwakilan rakyat. Dalam pertemuan tersebut, Dasco didampingi oleh sejumlah petinggi OJK, di antaranya Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Hasan Fawzi, serta Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, Sarjito.
Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Dasco menegaskan bahwa inti dari pertemuan ini adalah memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat merasa aman saat menyimpan uang di bank maupun saat melakukan investasi di berbagai instrumen pasar modal. Ia menekankan bahwa kepercayaan masyarakat adalah aset paling berharga dalam ekonomi, dan kepercayaan tersebut hanya bisa dirawat melalui pengawasan yang ketat dan konsisten dari pihak regulator.
"Kepercayaan masyarakat dijaga lewat pengawasan yang konsisten," ujar Dasco dalam keterangan tertulisnya. Ia menyoroti pentingnya peran OJK dalam memantau dinamika pasar yang kian kompleks, mulai dari pasar modal hingga bursa karbon dan komoditas strategis yang menjadi tulang punggung ekonomi masa depan.
Lebih lanjut, politisi dari Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa hasil diskusi dan pandangan yang disampaikan oleh para pimpinan OJK akan segera diteruskan ke komisi terkait di DPR RI. Langkah ini diambil agar kebijakan yang diambil oleh OJK selaras dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan penguatan regulasi di lapangan.
Dasco berkomitmen bahwa DPR RI akan terus menjalin koordinasi yang erat dengan OJK. Hal ini bertujuan agar fungsi pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar bekerja secara nyata untuk melindungi kepentingan rakyat kecil hingga investor besar. Sinergi ini diharapkan mampu meminimalisir risiko kegagalan sistemik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Dengan adanya pengawasan yang lebih intensif terhadap bursa mineral dan komoditas strategis, pemerintah juga berharap Indonesia dapat memiliki ketahanan ekonomi yang lebih kuat di tengah ketidakpastian global. Pertemuan ini menjadi sinyal positif bagi para pelaku pasar bahwa negara hadir untuk memastikan seluruh aktivitas keuangan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku dan tetap mengutamakan perlindungan konsumen.
