agroplus.co.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah bersiap memasuki babak baru dalam sejarah perkembangan pasar modal tanah air. Melalui langkah strategis bertajuk demutualisasi, bursa efek kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi pihak luar untuk ikut memiliki saham di dalamnya. Perubahan fundamental ini menandakan bahwa kepemilikan saham BEI di masa depan tidak lagi eksklusif hanya milik perusahaan sekuritas atau Anggota Bursa (AB).
Selama ini, struktur kepemilikan BEI bersifat mutual, di mana perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai pelaku perdagangan sekaligus memegang saham di bursa. Namun, kebijakan demutualisasi akan memutus keterikatan tersebut. Dengan kata lain, fungsi sebagai penyedia infrastruktur perdagangan dan fungsi sebagai pemilik perusahaan akan dipisahkan secara tegas.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy, mengungkapkan bahwa transformasi ini akan memberikan fleksibilitas baru bagi para pelaku pasar. Saat ini, tercatat ada 88 Anggota Bursa yang juga merupakan pemegang saham BEI, dengan total keseluruhan pemegang saham mencapai 92 entitas. Namun, setelah proses demutualisasi rampung, aturan main akan berubah total.
"Nantinya, perusahaan yang ingin mendaftar sebagai Anggota Bursa tidak lagi diwajibkan untuk memiliki saham BEI. Sebaliknya, pihak yang ingin menjadi pemegang saham juga tidak harus berstatus sebagai Anggota Bursa," jelas Irvan dalam keterangannya. Ia menekankan bahwa kedua hal tersebut tidak lagi bersifat paket atau bundle, melainkan dua entitas yang berdiri sendiri secara hukum dan fungsi.
Langkah besar ini telah mendapatkan lampu hijau melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Rabu (28/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, para pemegang saham secara resmi menyetujui perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perusahaan guna mengakomodasi proses demutualisasi sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan undang-undang yang berlaku.
Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan bahwa perubahan AD/ART ini merupakan fondasi hukum yang sangat krusial. Perubahan tersebut akan mengatur ulang struktur kepemilikan, tata kelola perusahaan, hingga kewenangan organ perseroan agar sesuai dengan model bisnis baru sebagai perseroan yang terpisah dari fungsi perdagangan.
"Perubahan AD/ART ini akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK dan Kementerian Hukum dan HAM RI," tutur Jeffrey dalam konferensi pers virtual.
Selain membahas mengenai demutualisasi, RUPSLB tersebut juga menyepakati penggunaan saldo laba ditahan berdasarkan laporan keuangan auditan per Juni 2026. Selain itu, para pemegang saham juga telah memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk tahun buku 2027.
Transformasi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola bursa dan menarik lebih banyak investor institusi maupun strategis untuk masuk ke dalam struktur kepemilikan BEI, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia di kancah global.
