agroplus.co.id – Industri perbankan di tanah air diprediksi akan mendapatkan angin segar dalam beberapa tahun ke depan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat adanya potensi dampak positif yang signifikan bagi sektor perbankan nasional, terutama menyusul dinamika politik global yang dipicu oleh pemilihan umum paruh waktu atau midterm elections di Amerika Serikat (AS).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa pergeseran arah kebijakan perdagangan dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pasca-pemilu tersebut dapat menjadi katalisator bagi perbankan Indonesia. Hal ini diperkirakan akan terjadi pada tahun 2027, di mana stabilitas ekonomi global diproyeksikan mulai membaik.

"Untuk tahun 2027, kami memproyeksikan pertumbuhan perbankan akan tetap berada di jalur positif. Perbaikan ekonomi global serta hasil midterm elections di AS yang berpotensi mengubah arah kebijakan perdagangan dunia diharapkan mampu mendorong penghimpunan dana perbankan di Indonesia," jelas Dian dalam keterangan resminya.
Menurut Dian, peningkatan penghimpunan dana ini sangat krusial karena dapat memperkuat Dana Pihak Ketiga (DPK). Jika DPK tumbuh dengan sehat, perbankan dapat menekan biaya dana atau cost of fund. Kondisi likuiditas yang terjaga dengan baik ini nantinya akan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi bank untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat serta sektor dunia usaha.
Kondisi Likuiditas Perbankan Saat Ini
Meski menatap masa depan dengan optimisme, OJK menegaskan bahwa kondisi likuiditas perbankan nasional saat ini sebenarnya masih dalam posisi yang sangat aman. Berdasarkan data hingga September 2026, rasio Liquidity Coverage Ratio (LCR) perbankan tercatat sebesar 181,91%. Angka ini jauh melampaui batas minimum yang ditetapkan regulator, yakni 100%.
Selain itu, rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) berada di angka 105,7%, sementara rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) menyentuh 24,1%. Kedua angka tersebut masih berada jauh di atas ambang batas minimum masing-masing, yakni 50% dan 10%.
Untuk menjaga stabilitas ini, OJK berkomitmen melakukan pengawasan berbasis risiko secara intensif. Bank-bank yang memiliki cadangan likuiditas tipis atau mendekati batas minimum akan mendapatkan perhatian khusus. Langkah mitigasi juga terus diperkuat melalui koordinasi erat dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Tantangan Kredit dan Sektor UMKM
Di sisi lain, OJK juga memberikan catatan terkait penyaluran kredit. Meskipun prospek ke depan cerah, tantangan dari sisi daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, tetap harus diwaspadai karena dapat memengaruhi omzet pelaku usaha.
OJK mengimbau perbankan untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam melakukan ekspansi kredit. Pertumbuhan pembiayaan harus disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kemampuan bayar debitur agar tidak memicu risiko kredit macet.
Terkait sektor UMKM, per September 2026, kredit usaha mikro tumbuh 3,05% (yoy), usaha kecil 1,62% (yoy), dan usaha menengah 3,61% (yoy). OJK tetap optimis sektor ini akan terus tumbuh, didukung oleh kebijakan pemerintah seperti POJK Nomor 19 Tahun 2025 yang dirancang khusus untuk mempermudah akses pembiayaan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah.
