agroplus.co.id – Kebijakan terbaru dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pengelolaan kelebihan kas pemerintah pusat kini tengah menjadi sorotan tajam. Perubahan mekanisme ini memicu berbagai pertanyaan, terutama mengenai nasib penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang selama ini menjadi bagian dari koordinasi erat antara otoritas fiskal dan moneter.
Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2026 tentang Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat, pemerintah secara resmi mengubah cara mereka mengelola kelebihan kas negara. Aturan yang mulai efektif berlaku sejak 8 September 2026 ini memberikan fleksibilitas baru, di mana kelebihan kas dapat dikelola melalui penempatan uang negara pada bank umum maupun melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN).
Perubahan ini menandai pergeseran signifikan dari aturan sebelumnya, yakni PMK Nomor 44 Tahun 2024. Jika pada aturan lama Bank Indonesia (BI) masih menjadi salah satu instrumen utama tempat penempatan uang negara, maka dalam aturan terbaru ini, fokus pengelolaan diarahkan pada bank umum dan SBN. Hal ini memicu spekulasi mengenai apakah SAL tidak lagi ditempatkan di BI.
Menanggapi isu tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, memberikan jawaban yang cukup diplomatis saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (28/9/2026). Ketika didesak untuk memberikan komentar mengenai apakah SAL tidak lagi ditempatkan di BI, Destry memilih untuk tidak memberikan pernyataan langsung terkait teknis penempatan tersebut.
"SAL, aku enggak komentar ya. SAL, aku enggak komentar," ujar Destry singkat di hadapan awak media.
Meski enggan berkomentar mengenai teknis penempatan, Destestry memastikan bahwa komunikasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan tetap berjalan sangat intens. Ia menegaskan bahwa koordinasi mengenai kebijakan SAL sudah dibicarakan secara mendalam antara kedua lembaga tersebut guna menjaga stabilitas ekonomi.
Lebih lanjut, Destry menjelaskan bahwa BI dan Kemenkeu telah menyusun jadwal atau timetable yang jelas terkait penempatan SAL yang sudah berjalan saat ini. Hal ini dilakukan agar transisi kebijakan tidak mengganggu likuiditas maupun stabilitas sistem keuangan.
"Yang existing pun juga mereka sudah clear kapan timetable-nya, kapan mau ditarik, gitu-gitu kan. Sampai yang nanti yang Rp200 triliun yang di tahun depan, bulan Juli. Jadi itu kita sudah bicarakan," tambah Destry.
Terkait wacana pengalihan kelebihan kas APBN ke bank umum yang diatur dalam PMK 67/2026, Destry menyatakan bahwa pihaknya belum masuk ke tahap pembahasan teknis mengenai hal tersebut. Menurutnya, keputusan mengenai mekanisme tersebut sepenuhnya merupakan ranah kebijakan Kementerian Keuangan.
Perubahan regulasi ini memang membawa dampak besar pada manajemen kas negara. Selain mengatur penempatan di bank umum dan SBN, PMK 67/2026 juga mengatur keberadaan rekening penampungan SAL sebagai salah satu instrumen untuk menyediakan saldo operasional minimal pemerintah, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Langkah ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi pemerintah dalam mengelola arus kas negara di tengah dinamika ekonomi global.
