Agroplus – Kabar gembira datang dari sektor perbankan di Sumatera, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Lima Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dari berbagai provinsi di Pulau Sumatera resmi melebur menjadi satu entitas yang lebih besar dan kuat, yakni PT BPR Mangatur Ganda, yang berkedudukan di Sumatera Utara. Langkah strategis ini telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari upaya konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan, dengan tujuan utama memperkuat permodalan dan meningkatkan skala usaha, demi memberikan kontribusi maksimal pada perekonomian masyarakat.
Penggabungan ini melibatkan PT BPR Mindosari dari Provinsi Bengkulu, PT BPR Rap Ganda dari Provinsi Jambi, PT BPR Tiurganda dari Provinsi Sumatra Selatan, serta PT BPR Lipatganda dan PT BPR Tahuan Ganda, keduanya dari Provinsi Lampung. Kelima BPR ini kini bersatu di bawah bendera PT BPR Mangatur Ganda. Persetujuan resmi OJK tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-45/D.03/2026 tanggal 19 Juni 2026. Penyerahan surat keputusan tersebut dilakukan secara langsung oleh Kepala OJK Provinsi Sumatra Utara, Triyoga Laksito, kepada pengurus dan calon pengurus PT BPR Mangatur Ganda di Kantor OJK Sumatra Utara pada Senin, 29 Juni.
Dalam arahannya, Triyoga Laksito menjelaskan bahwa penggabungan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal persetujuan Perubahan Anggaran Dasar BPR hasil merger oleh Menteri Hukum Republik Indonesia. Ia menegaskan bahwa aksi korporasi ini menjadi salah satu terobosan signifikan dalam pengembangan kegiatan usaha BPR, karena berhasil memperluas pangsa pasar dan wilayah kerja hingga mencakup lima provinsi di Pulau Sumatra. "Penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan aspek kepatuhan yang kuat, serta strategi bisnis yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah, menjadi faktor penting agar BPR tetap adaptif, berdaya saing, dan mampu berkompetisi dengan lembaga jasa keuangan lainnya," ujar Triyoga, menekankan pentingnya fondasi yang kokoh.
Aksi korporasi penggabungan ini sejalan dengan salah satu pilar utama pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPR Syariah tahun 2024-2027, yaitu penguatan struktur dan daya saing melalui akselerasi konsolidasi. Ini juga merupakan wujud komitmen BPR untuk memenuhi ketentuan POJK 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, serta menjadi BPR yang sehat dan tangguh.
Dengan realisasi penggabungan ini, proyeksi menunjukkan bahwa total aset BPR hasil merger akan melampaui angka Rp400 miliar. Selain itu, modal inti diproyeksikan di atas Rp135 miliar, dengan rasio permodalan (KPMM) di atas 50%. Angka-angka ini menjadi keunggulan kompetitif bagi BPR Mangatur Ganda dalam melakukan inovasi produk, mengoptimalkan teknologi informasi, serta memperkuat sumber daya manusia dengan lebih efektif dan efisien. Pada akhirnya, ini akan mendukung kebutuhan layanan jasa keuangan masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
OJK mengimbau seluruh nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah. Ke depan, OJK akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah melalui konsolidasi dan transformasi industri. Tujuannya adalah menciptakan industri BPR dan BPR Syariah yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional.
