Proyek Hilirisasi BUMN: Danantara Ajak KPK Kawal!
Agroplus – Dalam sebuah langkah proaktif yang menandai komitmen terhadap tata kelola yang baik, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, baru-baru ini menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Kedatangan Dony bertujuan untuk secara resmi meminta pendampingan dan pengawasan sejak dini dari lembaga antirasuah tersebut terhadap seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam proyek hilirisasi strategis nasional.
"Ini adalah harapan besar masyarakat Indonesia," tegas Dony, menjelaskan urgensi di balik permintaan pendampingan tersebut. Ia menambahkan bahwa setiap kelompok kerja dan tim yang terlibat dalam inisiatif hilirisasi ini akan menerima pelatihan komprehensif serta edukasi pencegahan korupsi langsung dari kedeputian KPK. Langkah ini diharapkan dapat menanamkan budaya integritas sejak tahap perencanaan hingga implementasi.
Dony menekankan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk mitigasi risiko yang fundamental guna memastikan kelancaran dan keberhasilan proyek. "Kami tidak ingin investasi besar yang telah digelontorkan dalam proyek hilirisasi ini pada akhirnya tidak menghasilkan capaian yang maksimal," ujarnya. Menurutnya, pemantauan tidak akan spesifik pada satu aspek saja, melainkan menyeluruh untuk menjamin setiap rupiah investasi memberikan dampak optimal bagi negara dan masyarakat luas.
Dalam pertemuan penting tersebut, Dony Oskaria berdiskusi langsung dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin. Beberapa poin krusial yang menjadi fokus pembahasan meliputi strategi intervensi pencegahan yang dapat dilakukan KPK, integrasi sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System/WBS) di lingkungan BUMN, serta penempatan individu-individu yang telah tersertifikasi seperti PAKSI (Profesional Antikorupsi), API (Ahli Pengadaan Indonesia), atau CERA (Corruption Risk Assessment) untuk melakukan mitigasi risiko korupsi sejak dini. Upaya ini merupakan bagian integral dari komitmen Danantara untuk memastikan proyek hilirisasi berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, demi kemajuan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
