agroplus.co.id – Menghadapi dinamika dunia digital yang kian kompleks, Bank Indonesia (BI) kini mengambil langkah ekstra tegas dalam memitigasi risiko serangan siber. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh ekosistem sistem pembayaran digital di tanah air tetap aman, stabil, dan tidak terganggu oleh ancaman peretasan yang kian canggih, baik yang bersumber dari aktor domestik maupun mancanegara.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengungkapkan bahwa otoritas moneter tersebut telah menyiapkan strategi komprehensif untuk membentengi infrastruktur keuangan nasional. BI telah merumuskan empat pilar utama atau "jurus" strategis dalam menghadapi ancaman siber yang dapat melumpuhkan transaksi masyarakat.

Langkah pertama yang dilakukan adalah melalui penguatan fungsi intelijen siber. BI secara intensif memantau setiap perkembangan tren ancaman dan insiden siber global. Hal ini bertujuan agar potensi risiko terhadap kelancaran sistem pembayaran dapat diidentifikasi lebih awal sebelum dampak negatifnya meluas.
Kedua, BI memperketat regulasi dan pengawasan terhadap ketahanan siber para penyelenggara jasa keuangan. Fokus utama dalam langkah ini meliputi manajemen risiko yang lebih ketat, perlindungan terhadap infrastruktur kritis, hingga pengembangan sistem deteksi dini. Filianingsih memberikan penekanan khusus pada aspek pemulihan sistem (recovery). Menurutnya, kemampuan untuk memulihkan layanan dengan cepat setelah terjadi serangan adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap layanan digital.
Ketiga, penguatan sinergi antarlembaga menjadi prioritas. BI tidak bekerja sendiri; mereka terus mempererat koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berbagai asosiasi, serta kementerian terkait. Kolaborasi ini dirancang agar penanganan insiden siber dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan tepat sasaran.
Keempat, BI memberikan instruksi tegas kepada seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk memperkuat sistem keamanan internal mereka. Sebagai bentuk mitigasi, BI juga telah membentuk grup komunikasi khusus dengan para penyelenggara guna mempercepat pelaporan jika terjadi insiden, sehingga penanganan dapat dilakukan secara instan.
Selain aspek keamanan, BI juga mencatat pertumbuhan pesat pada sektor pembayaran lintas negara melalui QRIS. Hingga Oktober 2026, nilai transaksi QRIS antarnegara mencatat angka fantastis sebesar Rp61 triliun secara net inbound. Data menunjukkan terdapat 29,9 juta transaksi inbound yang dilakukan warga asing di Indonesia, sementara transaksi outbound oleh warga Indonesia di luar negeri mencapai 5,75 juta transaksi.
Ke depan, BI berkomitmen memperluas jangkauan QRIS. Hong Kong ditargetkan mulai melayani transaksi inbound pada Desember 2026, disusul oleh Timor Leste pada 2027. BI juga tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara lain agar konektivitas pembayaran digital ini semakin luas di tahun mendatang. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada dengan menjaga kerahasiaan data pribadi agar terhindar dari modus penipuan digital.
