agroplus.co.id – Ancaman kejahatan finansial di era digital semakin hari semakin canggih dan sulit dideteksi. Menanggapi fenomena maraknya penipuan daring yang merugikan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah bersiap meluncurkan sebuah terobosan besar. Sebuah aplikasi khusus anti-scam direncanakan akan hadir pada akhir tahun ini untuk menjadi perisai bagi masyarakat dari jeratan penipu.
Langkah strategis ini diambil menyusul tingginya angka pengaduan masyarakat terkait tindak pidana keuangan ilegal. Berdasarkan data yang dihimpun, Indonesia Anti Scam Centre (IASC) telah menerima lebih dari 700.000 pengaduan sejak diluncurkan pada November 2024. Namun, ada satu fakta yang cukup mengkhawatirkan: mayoritas korban terlambat dalam bertindak.

Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal OJK, Hudiyanto, mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen dari total pengaduan masuk ke IASC setelah kejadian berlangsung lebih dari 12 jam. Padahal, dalam dunia kejahatan siber, waktu adalah faktor yang sangat krusial.
"Setengah jam atau satu jam setelah penipuan terjadi, uang biasanya sudah berpindah tangan ke mana-mana. Masalahnya, 80 persen masyarakat baru melapor setelah 12 jam kejadian. Inilah mengapa kita perlu membekali masyarakat dengan alat yang mumpuni agar mereka bisa melindungi diri sesegera mungkin," ujar Hudiyanto dalam acara peluncuran laporan "State of Scams in Indonesia 2026" di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Aplikasi anti-scam yang sedang dikembangkan ini nantinya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaporan, tetapi juga sebagai alat deteksi dini. Masyarakat dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengecek kredibilitas nomor telepon hingga nomor rekening sebelum melakukan transaksi. Hal ini diharapkan dapat memutus rantai penipuan sebelum korban kehilangan uangnya.
Dalam pengembangannya, OJK tidak bekerja sendirian. Aplikasi ini dirancang dengan mengadopsi sistem keamanan dan fitur yang sudah sukses diterapkan di negara-negara maju seperti Singapura, Hong Kong, dan Australia. Satgas Pasti akan berkolaborasi erat dengan Bank Indonesia (BI) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memastikan integrasi data yang kuat.
Sinergi antarlembaga ini menjadi kunci utama. Melalui aplikasi tersebut, laporan masyarakat akan langsung terhubung dengan berbagai pihak terkait. Komdigi akan menangani aduan terkait nomor telepon dan konten mencurigakan, sementara OJK dan BI akan fokus pada aliran dana dan aktivitas perbankan yang mencurigakan.
Hudiyanto mengimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap segala bentuk penawaran yang tidak masuk akal, terutama yang datang melalui media sosial. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan masyarakat memiliki "senjata" untuk melakukan pengecekan mandiri sebelum terjebak dalam skema penipuan yang merugikan secara finansial maupun psikologis.
