agroplus.co.id – Kabar baik bagi masyarakat yang kerap merasa kesulitan saat menghadapi konflik dengan lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) secara resmi memperkuat sistem perlindungan konsumen dengan memperluas jangkauan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Kini, cakupan layanan tersebut tidak hanya terbatas pada sektor perbankan konvensional, tetapi juga merambah ke industri sistem pembayaran.
Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama antara OJK dan BI. Kerja sama ini bertujuan untuk menyelaraskan tata cara koordinasi dalam menangani berbagai sengketa yang melibatkan konsumen di sektor jasa keuangan maupun penyelenggara sistem pembayaran. Dengan adanya perluasan ini, diharapkan proses penyelesaian masalah antara nasabah dan pelaku usaha dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa perluasan layanan ini merupakan upaya proaktif untuk meminimalisir kerugian yang mungkin dialami oleh masyarakat. Menurutnya, kecepatan inovasi di dunia keuangan harus berjalan beriringan dengan kecepatan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.
"Kita tidak boleh hanya menunggu masalah menjadi besar baru kemudian melakukan perbaikan sistem. Setiap pengaduan yang masuk harus dijadikan bahan evaluasi bagi industri untuk memperbaiki kualitas produk, proses bisnis, hingga perilaku para pelaku usaha," ujar Dicky dalam keterangan resminya.
Senada dengan hal tersebut, Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menjelaskan bahwa petunjuk pelaksanaan bersama ini akan memperkuat koordinasi antar-otoritas sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sinergi ini diharapkan mampu membangun ekosistem perlindungan konsumen yang menyeluruh, mulai dari tahap pencegahan risiko hingga penanganan sengketa yang adil.
Bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan ini, perlu dipahami bahwa mekanisme penyelesaian sengketa memiliki urutan tertentu. Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) tetap menjadi garda terdepan atau first line of defense. Artinya, setiap konsumen yang memiliki keluhan wajib terlebih dahulu menempuh jalur Internal Dispute Resolution (IDR) atau penyelesaian internal melalui perusahaan terkait.
Jika melalui jalur internal tidak tercapai kesepakatan, barulah konsumen dapat membawa masalah tersebut ke LAPS SJK melalui mekanisme External Dispute Resolution (EDR). LAPS SJK sendiri merupakan lembaga yang menyediakan solusi di luar pengadilan dengan mengedepankan prinsip independensi, keadilan, dan kemudahan akses. Namun, perlu dicatat bahwa sengketa yang dibawa ke LAPS SJK harus bersifat perdata dan tidak sedang dalam proses hukum di pengadilan atau lembaga arbitrase lainnya.
Langkah penguatan ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan hak kepada konsumen untuk memilih jalur penyelesaian sengketa yang paling sesuai, baik melalui lembaga yang disetujui otoritas maupun melalui jalur pengadilan. Dengan adanya sistem yang lebih luas ini, diharapkan kepastian hukum bagi konsumen maupun stabilitas industri keuangan dapat terus terjaga.
