Close Menu
    What's Hot

    Waspada Penipuan OJK Rilis Aplikasi Baru

    18-11-2026 - 02.06

    IHSG Tergelincir ke Zona Merah Hari Ini

    18-11-2026 - 02.02

    Waspada Pabrik Penipuan Global Mengintai Kita

    18-11-2026 - 00.06
    Laman
    • Disclaimer
    • Kebijakan Privasi
    • Kontak
    • Pedoman Media Siber
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    agroplus
    • Home
    • Berita
    • Pangan
    Terbaru
    • Waspada Penipuan OJK Rilis Aplikasi Baru
    • IHSG Tergelincir ke Zona Merah Hari Ini
    • Waspada Pabrik Penipuan Global Mengintai Kita
    • Suku Bunga BI Bakal Tetap atau Justru Naik
    • Strategi Baru OJK Perkuat Industri Keuangan
    • Nasib Pemegang Polis Kini Lebih Terjamin
    • Polemik Dana Cadangan Pesangon
    • Solusi Baru Sengketa Keuangan Masyarakat
    Rabu, 18 November 2026
    agroplus
    Home - Pangan - Solusi Baru Sengketa Keuangan Masyarakat
    Pangan

    Solusi Baru Sengketa Keuangan Masyarakat

    17-11-2026 - 20.023 Mins Read
    Facebook Telegram WhatsApp Copy Link

    agroplus.co.id – Kabar baik bagi masyarakat yang kerap merasa kesulitan saat menghadapi konflik dengan lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) secara resmi memperkuat sistem perlindungan konsumen dengan memperluas jangkauan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Kini, cakupan layanan tersebut tidak hanya terbatas pada sektor perbankan konvensional, tetapi juga merambah ke industri sistem pembayaran.

    Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama antara OJK dan BI. Kerja sama ini bertujuan untuk menyelaraskan tata cara koordinasi dalam menangani berbagai sengketa yang melibatkan konsumen di sektor jasa keuangan maupun penyelenggara sistem pembayaran. Dengan adanya perluasan ini, diharapkan proses penyelesaian masalah antara nasabah dan pelaku usaha dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.

    Solusi Baru Sengketa Keuangan Masyarakat
    Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa perluasan layanan ini merupakan upaya proaktif untuk meminimalisir kerugian yang mungkin dialami oleh masyarakat. Menurutnya, kecepatan inovasi di dunia keuangan harus berjalan beriringan dengan kecepatan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

    "Kita tidak boleh hanya menunggu masalah menjadi besar baru kemudian melakukan perbaikan sistem. Setiap pengaduan yang masuk harus dijadikan bahan evaluasi bagi industri untuk memperbaiki kualitas produk, proses bisnis, hingga perilaku para pelaku usaha," ujar Dicky dalam keterangan resminya.

    Senada dengan hal tersebut, Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menjelaskan bahwa petunjuk pelaksanaan bersama ini akan memperkuat koordinasi antar-otoritas sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sinergi ini diharapkan mampu membangun ekosistem perlindungan konsumen yang menyeluruh, mulai dari tahap pencegahan risiko hingga penanganan sengketa yang adil.

    Bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan ini, perlu dipahami bahwa mekanisme penyelesaian sengketa memiliki urutan tertentu. Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) tetap menjadi garda terdepan atau first line of defense. Artinya, setiap konsumen yang memiliki keluhan wajib terlebih dahulu menempuh jalur Internal Dispute Resolution (IDR) atau penyelesaian internal melalui perusahaan terkait.

    Jika melalui jalur internal tidak tercapai kesepakatan, barulah konsumen dapat membawa masalah tersebut ke LAPS SJK melalui mekanisme External Dispute Resolution (EDR). LAPS SJK sendiri merupakan lembaga yang menyediakan solusi di luar pengadilan dengan mengedepankan prinsip independensi, keadilan, dan kemudahan akses. Namun, perlu dicatat bahwa sengketa yang dibawa ke LAPS SJK harus bersifat perdata dan tidak sedang dalam proses hukum di pengadilan atau lembaga arbitrase lainnya.

    Langkah penguatan ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan hak kepada konsumen untuk memilih jalur penyelesaian sengketa yang paling sesuai, baik melalui lembaga yang disetujui otoritas maupun melalui jalur pengadilan. Dengan adanya sistem yang lebih luas ini, diharapkan kepastian hukum bagi konsumen maupun stabilitas industri keuangan dapat terus terjaga.

    Follow on Google News
    Sasmito

    gaya penulisan yang praktis dan berbasis pengalaman, Sasmito menyajikan informasi terkini tentang teknik budidaya, pasar komoditas, serta isu lingkungan pertanian. Dedikasinya untuk mendukung petani lokal menjadikan tulisannya sebagai panduan berharga bagi pelaku sektor agraris.

    Related Posts

    Waspada Penipuan OJK Rilis Aplikasi Baru

    18-11-2026 - 02.06

    IHSG Tergelincir ke Zona Merah Hari Ini

    18-11-2026 - 02.02

    Waspada Pabrik Penipuan Global Mengintai Kita

    18-11-2026 - 00.06

    Suku Bunga BI Bakal Tetap atau Justru Naik

    18-11-2026 - 00.02

    Strategi Baru OJK Perkuat Industri Keuangan

    17-11-2026 - 23.07

    Nasib Pemegang Polis Kini Lebih Terjamin

    17-11-2026 - 23.03
    Add A Comment
    Leave A Reply Cancel Reply

    Don't Miss
    Pangan

    Waspada Penipuan OJK Rilis Aplikasi Baru

    agroplus.co.id – Ancaman kejahatan finansial di era digital semakin hari semakin canggih dan sulit dideteksi.…

    IHSG Tergelincir ke Zona Merah Hari Ini

    18-11-2026 - 02.02

    Waspada Pabrik Penipuan Global Mengintai Kita

    18-11-2026 - 00.06

    Suku Bunga BI Bakal Tetap atau Justru Naik

    18-11-2026 - 00.02
    Top Posts

    Inpres Jaga Harga Beras, Petani Untung Besar!

    09-04-2025 - 07.38

    Harga Gabah Anjlok, Bulog Turun Tangan!

    09-04-2025 - 07.38

    Harga Pangan Terjangkau, Prabowo Puas!

    09-04-2025 - 08.22

    Rahasia Sukses Swasembada Pangan: Prabowo Ungkap Sosok Mentan yang Luar Biasa!

    09-04-2025 - 10.06
    agroplus
    © 2026 KR Network

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.