agroplus.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah menuntaskan proses penyidikan terkait dugaan kasus tindak pidana perbankan syariah yang menjerat PT BPRS Khasanah Ummat di Banyumas, Jawa Tengah. Langkah hukum ini ditandai dengan penyerahan dua orang tersangka beserta seluruh barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis (12/11/2026).
Kasus yang mencoreng integritas perbankan syariah ini melibatkan dua sosok kunci di dalam perusahaan tersebut. Tersangka pertama berinisial TR, yang menjabat sebagai Direktur Utama BPRS Khasanah Ummat. Sementara itu, tersangka kedua adalah AHK, seorang pihak terafiliasi yang memiliki peran sebagai konsultan bisnis di lembaga keuangan tersebut.
Berdasarkan hasil penyidikan, keduanya diduga kuat melakukan praktik penyaluran pembiayaan yang menyimpang dari aturan yang berlaku. Modus operandi yang digunakan adalah memberikan fasilitas pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan serta tujuan awal pemberian kredit tersebut. Praktik lancung ini dilaporkan berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, yakni sejak Mei 2018 hingga September 2021.
Dalam skandal ini, ditemukan adanya 21 fasilitas pembiayaan yang disalurkan kepada 20 nasabah berbeda. Akibat dari tindakan tidak bertanggung jawab tersebut, negara atau lembaga diperkirakan mengalami kerugian materiil mencapai angka Rp1,72 miliar.
Proses hukum ini telah melewati tahapan yang panjang. Sebelum penyerahan tersangka (Tahap II), penyidik OJK terlebih dahulu melimpahkan berkas perkara (Tahap I) kepada pihak kejaksaan. Pada tanggal 11 November 2026, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat P-21.
Secara hukum, tersangka TR dijerat dengan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang telah diperbarui melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Selain itu, terdapat sangkaan alternatif pada Pasal 63 ayat (4) huruf b dari undang-undang yang sama. Adapun tersangka AHK dijerat dengan Pasal 64 UU Perbankan Syariah atau Pasal 63 ayat (2) dalam regulasi terbaru.
OJK menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari rangkaian pengawasan yang ketat, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, hingga tahap penyelidikan dan penyidikan mendalam. Penegakan hukum ini dilakukan demi menjaga marwah industri perbankan syariah dan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat selaku nasabah.
OJK juga berkomitmen untuk terus mempererat kerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, guna memastikan setiap tindak pidana di sektor jasa keuangan ditangani secara profesional, tegas, dan tanpa kompromi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.
