agroplus.co.id – Sektor perbankan nasional menunjukkan performa yang sangat impresif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa penyaluran kredit perbankan mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 13,26 persen pada periode September 2026. Angka fantastis ini bukan sekadar pertumbuhan biasa, melainkan capaian tertinggi yang berhasil diraih dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.
Fenomena ini tergolong unik mengingat kondisi ekonomi global saat ini sedang mengalami gejolak hebat yang berpotensi meningkatkan risiko ekonomi di dalam negeri. Namun, alih-alih melambat, sektor keuangan Indonesia justru menunjukkan taringnya. Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Mal Isnaini Sri Meyyanti, menjelaskan bahwa ekspansi kredit yang masif ini merupakan bukti nyata dari ketahanan ekonomi domestik yang sangat solid.
Menurut Yanti, para pelaku usaha di tanah air tampak sangat jeli dalam melihat peluang. Mereka mampu memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor-sektor strategis, salah satunya adalah peningkatan kinerja ekspor non-minyak dan gas bumi (non-migas). Kenaikan kinerja ekspor inilah yang menjadi mesin utama penggerak pertumbuhan kredit nasional.
"Prospek ekonomi kita memang sangat menjanjikan. Hal ini didukung kuat oleh kinerja ekspor non-migas yang terus merangkak naik. Inilah faktor fundamental yang mendasari pertumbuhan kredit kita, dan kami berkomitmen untuk terus menjaga momentum ini agar tetap berkelanjutan," ujar Yanti dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Lebih lanjut, Yanti menekankan bahwa lonjakan kredit ini menjadi sinyal kuat akan kebangkitan sektor swasta. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor swasta yang mendominasi pertumbuhan kredit dengan sumbangan mencapai 11 persen poin (ptp). Sementara itu, program-program strategis dari pemerintah turut memberikan kontribusi sebesar 2 persen ptp terhadap total pertumbuhan kredit nasional.
Guna memastikan tren positif ini tidak meredup dan dapat terus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, Bank Indonesia telah menyiapkan serangkaian kebijakan makroprudensial yang agresif. Salah satu langkah nyata adalah penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi Bank Umum Konvensional secara bertahap, dari semula 9 persen menjadi 7 persen. Penurunan ini akan dilakukan dalam dua tahap, yakni menjadi 8 persen pada 1 November 2026, dan menyentuh angka 7 persen pada 1 Desember 2026.
Langkah serupa juga diterapkan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, di mana GWM akan diturunkan dari 7,5 persen menjadi 5,5 persen melalui skema penurunan bertahap mulai November hingga Desember 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Selain itu, BI juga memberikan insentif bagi perbankan yang menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas yang mampu menciptakan lapangan kerja. Sektor-sektor tersebut meliputi pertanian, industri, hilirisasi, jasa kreatif, konstruksi, real estate, perumahan, hingga sektor UMKM dan ekonomi berkelanjutan. Melalui kebijakan ini, BI berharap likuiditas perbankan dapat terdistribusi secara optimal untuk mendukung penguatan ekonomi nasional secara menyeluruh.
