agroplus.co.id – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah besar untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat kelas bawah melalui inisiatif ambisius bertajuk program "Satu Orang Satu Rekening". Program ini dirancang khusus untuk menyasar 25 juta warga negara yang selama ini masih kesulitan mengakses layanan perbankan formal. Dengan dukungan anggaran yang tidak sedikit, yakni mencapai Rp1,28 triliun, pemerintah optimis dapat mempersempit jurang ketimpangan ekonomi di tanah air.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa fokus utama dari kebijakan ini adalah kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Secara spesifik, program ini menyasar warga berusia di atas 17 tahun yang masuk dalam kategori desil 1, atau kelompok 10 persen masyarakat dengan pendapatan paling rendah di Indonesia. Untuk memulai langkah awal kepemilikan rekening ini, pemerintah telah menyiapkan skema setoran awal sebesar Rp50.000 bagi setiap individu penerima manfaat.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak akan bekerja sendirian. Untuk memastikan distribusi dan pembukaan rekening berjalan lancar hingga ke pelosok daerah, kolaborasi dengan institusi perbankan plat merah menjadi kunci. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI telah ditunjuk sebagai mitra utama dalam menjalankan misi besar ini. Pemilihan kedua bank tersebut dinilai strategis mengingat jangkauan jaringan mereka yang sangat luas hingga ke tingkat pedesaan.
Airlangga menjelaskan bahwa target utama dari gerakan ini adalah mendongkrak angka inklusi keuangan nasional secara signifikan. Saat ini, tingkat inklusi keuangan Indonesia berada di angka 93 persen. Melalui program ini, pemerintah menargetkan angka tersebut dapat melonjak hingga menyentuh 99 persen. "Kami siapkan satu orang satu rekening. Inklusivitas keuangan diharapkan naik dari 93% menjadi 99% untuk 25 juta warga desil 1 yang sudah berusia di atas 17 tahun," tegas Airlangga dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Convention Centre, Kamis (22/10/2026).
Lebih lanjut, akurasi data menjadi prioritas utama agar program ini tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan. Pemerintah akan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan tunggal dalam menentukan siapa saja warga yang berhak menerima fasilitas rekening ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran triliunan rupiah tersebut benar-benar sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan.
Namun, Airlangga menekankan bahwa esensi dari program ini bukan sekadar memberikan buku tabungan atau kartu debit kepada masyarakat. Tujuan jangka panjangnya adalah menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan efisien. Dengan adanya rekening pribadi, pemerintah berharap penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) di masa depan dapat dilakukan secara langsung, cepat, dan transparan tanpa melalui banyak perantara.
"Kami akan dorong efektivitas program bantuan, agar lebih efektif. Jadi, tujuannya bukan hanya sekadar memiliki rekening, tetapi bagaimana rekening tersebut menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," tambah Airlangga. Dengan langkah ini, pemerintah berharap masyarakat kelas bawah dapat lebih mudah mengelola keuangan, mendapatkan akses kredit, serta terhindar dari praktik pinjaman ilegal yang merugikan.
