agroplus.co.id – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah besar untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui peningkatan akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui inisiatif ambisius bertajuk program "Satu Orang Satu Rekening", pemerintah menargetkan angka inklusi keuangan di tanah air dapat melonjak drastis dari angka 93 persen menuju angka yang hampir sempurna, yakni 99 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa program strategis ini dirancang khusus untuk merangkul kelompok masyarakat yang selama ini masih berada di luar jangkauan sistem perbankan formal. Fokus utama dari kebijakan ini adalah menyasar sekitar 25 juta warga yang masuk dalam kategori kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah atau kelompok desil 1.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di JIEXPO Convention Centre pada Kamis (22/10/2026), Airlangga menjelaskan bahwa sasaran utama program ini adalah warga negara yang telah berusia di atas 17 tahun. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap individu yang sudah dewasa memiliki instrumen keuangan mandiri untuk mengelola ekonomi mereka.
Untuk merealisasikan ambisi besar tersebut, pemerintah tidak main-main dalam menyiapkan dukungan finansial. Anggaran sebesar Rp1,28 triliun telah dialokasikan guna memastikan program ini berjalan mulus. Salah satu poin menarik dari skema ini adalah adanya bantuan setoran awal sebesar Rp50.000 untuk setiap rekening yang dibuka, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh biaya pembukaan akun di awal.
Agar penyaluran bantuan tepat sasaran, pemerintah akan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima manfaat program ini. Dalam pelaksanaannya nanti, pemerintah akan menggandeng institusi perbankan besar, di antaranya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BSI), untuk menjangkau pelosok daerah.
Namun, Airlangga menegaskan bahwa esensi dari program ini bukan sekadar tentang angka kepemilikan rekening semata. Pemerintah ingin memastikan bahwa kepemilikan rekening ini memberikan dampak nyata terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Dengan adanya rekening pribadi, proses distribusi bantuan diharapkan menjadi lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran, sekaligus meminimalisir risiko penyalahgunaan.
"Kami akan mendorong efektivitas program bantuan agar lebih efektif. Jadi, tujuannya bukan hanya sekadar memiliki rekening, tetapi bagaimana rekening tersebut menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk terlibat dalam ekosistem keuangan yang sehat," tegas Airlangga.
Melalui integrasi antara akses perbankan dan efisiensi bantuan sosial, pemerintah berharap program ini dapat menjadi katalisator dalam pengentasan kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat kelas bawah di Indonesia. Dengan inklusi keuangan yang tinggi, masyarakat diharapkan lebih mudah mengakses berbagai produk keuangan lainnya, seperti kredit usaha mikro, tabungan, hingga asuransi, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh.
