agroplus.co.id – Bank Indonesia (BI) akhirnya mengambil langkah berani dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen pada Oktober 2026. Keputusan yang cukup mengejutkan ini diambil setelah bank sentral melakukan pertimbangan mendalam terhadap dinamika ekonomi global yang kian tidak menentu, terutama terkait arah kebijakan moneter Amerika Serikat (AS).
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan di balik kebijakan tersebut. Menurutnya, meskipun sebelumnya BI berupaya keras untuk mempertahankan suku bunga pada level yang ada, tekanan dari luar negeri memaksa bank sentral untuk bertindak guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Fokus utama dari langkah ini adalah untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan memastikan ekspektasi inflasi tetap berada dalam koridor yang aman.

Destry menyoroti bahwa kebijakan moneter Amerika Serikat diprediksi akan semakin agresif atau hawkish. Adanya ekspektasi kenaikan suku bunga di AS pada Desember mendatang menjadi ancaman bagi stabilitas mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Di sisi lain, meskipun inflasi headline Indonesia saat ini berada di angka 3,23 persen, BI merasa perlu melakukan tindakan preventif agar inflasi tidak melambung tinggi dan nilai tukar rupiah tidak terdepresiasi terlalu dalam.
"Kami melihat arah kebijakan AS ke depan akan sangat hawkish dengan potensi kenaikan bunga di bulan Desember. Di saat yang sama, kita perlu menjaga jangkar inflasi dan memperkuat posisi rupiah. Itulah alasan kami memutuskan menaikkan BI Rate menjadi 6 persen," ungkap Destry dalam forum Financial Forum 2026.
Menariknya, meskipun suku bunga naik, BI tidak ingin langkah ini mematikan pertumbuhan ekonomi atau mengganggu likuiditas perbankan. Sebagai penyeimbang, BI meluncurkan berbagai kebijakan pelengkap. Salah satu strategi yang terbukti ampuh adalah pemberian insentif melalui instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Skema ini berhasil menarik aliran modal asing masuk ke Indonesia sebesar US$14,1 miliar dalam periode Juni hingga pertengahan November 2026.
Selain itu, untuk memastikan perbankan tetap memiliki "napas" dalam menyalurkan kredit, BI mengambil langkah berlawanan dengan menaikkan suku bunga, yakni menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM). GWM yang semula 9 persen diturunkan secara bertahap menjadi 7 persen pada akhir tahun. Langkah ini telah menyuntikkan likuiditas tambahan sebesar Rp89,9 triliun ke sistem perbankan nasional.
Melalui kebijakan makroprudensial, BI juga memberikan insentif likuiditas hingga 5 persen bagi bank yang bersedia menyalurkan kredit ke sektor-sektor strategis. Dampaknya mulai terlihat nyata, di mana sektor pertanian dan industri hilirisasi mencatatkan kenaikan kredit yang signifikan. Begitu pula dengan sektor perumahan yang mengalami lonjakan pembiayaan. Dengan kombinasi kebijakan ini, BI berharap stabilitas tetap terjaga tanpa mengorbankan laju pembangunan ekonomi nasional.
