agroplus.co.id – Keputusan mengejutkan datang dari panggung politik nasional setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026). Langkah politik ini seketika memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat, terutama mengenai hak-hak yang akan diterima oleh mantan orang nomor dua di Indonesia tersebut setelah tidak lagi menjabat.
Pertanyaan besar yang kini menghiasi ruang publik adalah: apakah Gibran berhak mendapatkan uang pensiun dan berbagai fasilitas negara lainnya? Secara hukum, hal ini bukanlah sesuatu yang bersifat abu-abu, melainkan telah diatur secara rigid dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Landasan hukum utama yang mengatur mengenai hak keuangan maupun administratif bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Dalam regulasi tersebut, terdapat ketentuan spesifik mengenai hak bagi pemimpin negara yang berhenti dari jabatannya secara terhormat.
Berdasarkan Pasal 6 Bab III dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa Presiden maupun Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak menerima uang pensiun. Besaran pensiun pokok yang akan diterima adalah sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih menjabat.
Jika menilik struktur penggajian pejabat negara, besaran gaji pokok Wakil Presiden ditentukan berdasarkan empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya (selain Presiden dan Wakil Presiden). Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020, gaji pokok tertinggi untuk pimpinan lembaga tinggi negara seperti Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua BPK, hingga Ketua Mahkamah Agung adalah senilai Rp5,04 juta per bulan. Dengan demikian, secara matematis, gaji pokok yang menjadi dasar perhitungan pensiun Wakil Presiden adalah sekitar Rp20,16 juta per bulan.
Namun, hak yang diterima mantan Wakil Presiden tidak berhenti pada uang pensiun pokok saja. Negara juga memberikan sejumlah tunjangan tambahan sesuai dengan regulasi pensiun pegawai negeri yang berlaku. Selain itu, mantan Wakil Presiden juga berhak mendapatkan dukungan biaya rumah tangga yang mencakup pemakaian listrik, air, hingga telepon. Tak kalah penting, jaminan kesehatan menyeluruh bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya juga menjadi kewajiban negara.
Fasilitas fisik pun turut disiapkan. Mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat akan diberikan rumah kediaman yang layak, lengkap dengan perabotannya. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan kendaraan dinas milik negara beserta pengemudi untuk mendukung mobilitas mereka setelah purnatugas.
Seluruh hak keuangan ini akan mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah proses pemberhentian secara hormat dinyatakan sah. Mengingat dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 disebutkan bahwa setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas memutuskan sebaliknya, maka peluang Gibran untuk menerima seluruh fasilitas tersebut sangatlah besar. Selama MPR memproses pengunduran diri ini sebagai pemberhentian dengan hormat, maka seluruh hak pensiun dan fasilitas negara akan mengalir kepadanya.
