agroplus.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengambil langkah besar dalam melakukan transformasi menyeluruh terhadap struktur industri pasar modal di Indonesia. Melalui kebijakan penguatan kelembagaan, regulator berupaya memastikan setiap pelaku usaha memiliki fondasi yang kokoh, baik dari sisi permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko yang mumpuni.
Hingga akhir Oktober 2026, tercatat sebanyak 192 pelaku industri telah menyatakan komitmen mereka untuk melakukan penguatan melalui penetapan kelompok kegiatan usaha. Angka ini mencakup 107 Perusahaan Efek (PE) dan 85 Manajer Investasi (MI). Langkah strategis ini diambil untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih sehat, transparan, dan memiliki daya saing tinggi di kancah global.
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar formalitas administratif. Menurutnya, penguatan ini mencakup aspek krusial seperti kualitas kepemilikan, pengendalian, hingga kemampuan perusahaan dalam menghadapi kompleksitas risiko bisnis yang semakin dinamis.
"Upaya ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk membangun industri pasar modal yang berintegritas. Tujuannya jelas, yakni memperkuat perlindungan bagi investor serta menjaga kepercayaan masyarakat maupun investor internasional terhadap pasar modal Indonesia," ujar Wahyu dalam keterangan resminya.
Jika membedah data yang dirilis, dari total 107 Perusahaan Efek yang telah berkomitmen, mayoritas sebanyak 74 perusahaan memilih masuk ke dalam kelompok Perusahaan Efek Kegiatan Usaha (PEKU) 3. Sementara itu, 22 perusahaan memilih PEKU 2, dan sisanya sebanyak 11 perusahaan memilih PEKU 1.
Di sisi lain, untuk sektor Manajer Investasi, dari 85 perusahaan yang telah menyatakan pilihan, sebanyak 70 perusahaan memilih kategori Manajer Investasi Kegiatan Usaha (MIKU) 2, sedangkan 15 perusahaan lainnya memilih MIKU 1.
Kebijakan pengelompokan ini merupakan implementasi dari dua regulasi penting, yakni POJK Nomor 3 Tahun 2026 dan POJK Nomor 5 Tahun 2026. Melalui aturan tersebut, OJK mewajibkan setiap perusahaan untuk menyesuaikan kemampuan operasional mereka dengan tingkat risiko yang dihadapi. Hal ini dilakukan agar setiap entitas bisnis memiliki kecukupan modal dan tata kelola yang sesuai dengan skala usahanya.
Guna memberikan ruang bagi pelaku industri untuk beradaptasi, OJK memberikan masa transisi yang cukup panjang. Proses penyesuaian seluruh persyaratan ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada April 2029. Selama periode tersebut, OJK akan melakukan pemantauan ketat dan berkoordinasi aktif dengan pemegang saham, pengurus perusahaan, serta asosiasi industri terkait.
Selain penguatan struktur, OJK juga mempertegas komitmennya dalam hal penegakan hukum. Bagi Perusahaan Efek yang terbukti melakukan pelanggaran, OJK tidak hanya memberikan sanksi administratif, tetapi juga mewajibkan adanya pembenahan internal secara menyeluruh. Hal ini meliputi pengembangan kompetensi sumber daya manusia, penguatan sistem pengendalian internal, hingga evaluasi mendalam terhadap fungsi kepatuhan.
Dengan reformasi ini, OJK berharap pasar modal Indonesia dapat tumbuh menjadi instrumen investasi yang aman, kredibel, dan mampu menarik minat modal asing secara berkelanjutan.
