Agroplus – Selama 17 tahun berdiri, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), atau yang juga dikenal sebagai Indonesia Eximbank, telah menjadi tulang punggung vital dalam mendorong geliat ekspor nasional. Lembaga ini terus bertransformasi, memperkuat perannya sebagai bank kebijakan pemerintah yang tak hanya sekadar memberikan pembiayaan, namun juga mengisi celah pasar yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan komersial.
Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, LPEI mengemban mandat mulia untuk menopang kebijakan pemerintah dalam memacu ekspor. Sebagai bank kebijakan sekaligus Special Mission Vehicle (SMV) negara, LPEI melengkapi ekosistem pembiayaan ekspor, meningkatkan daya saing pelaku usaha, dan membuka pintu-pintu pasar baru di kancah global.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti tantangan berat yang dihadapi banyak sektor usaha di tengah arus globalisasi, terutama sektor-sektor yang dulu berjaya seperti tekstil, sepatu, dan baja. "Apakah kita bisa membantu mereka? Mereka kesulitan mendapatkan pinjaman," ujar Purbaya. Ia lantas mendorong LPEI untuk proaktif mendekati industri-industri tersebut, menawarkan bunga pembiayaan yang kompetitif. "Bila masih terlalu tinggi, saya akan tinjau kembali KPI pendapatan bunga LPEI. Tidak perlu tinggi, yang penting efektif menjawab harapan pelaku usaha," tegasnya, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan sektor ekspor.
Menanggapi arahan tersebut, Direktur Eksekutif LPEI, Sukatmo Padmosukarso, menyatakan bahwa peran LPEI sebagai bank kebijakan semakin dipertegas. LPEI tidak hanya berorientasi pada pembiayaan semata, melainkan juga pada dampak nyata yang dihasilkan bagi pelaku usaha dan perekonomian bangsa. "Nilai yang kami usung melampaui sekadar pembiayaan, dirumuskan melalui ‘Beyond Financing, Developmental Impact, dan Sustainability’," jelas Sukatmo.
Selama 17 tahun kiprahnya, mandat tersebut diwujudkan melalui berbagai skema Pembiayaan Ekspor Nasional, meliputi pembiayaan, penjaminan, asuransi, jasa konsultasi, hingga Penugasan Khusus Ekspor (PKE). Dukungan LPEI telah merambah proyek-proyek kontraktor Indonesia di luar negeri, seperti di Malaysia, Amerika Serikat, Timor Leste, dan Arab Saudi. LPEI juga memfasilitasi pembeli di luar negeri melalui skema buyers’ credit, contohnya untuk ekspor gerbong kereta api PT INKA ke Bangladesh pada 2015. Tak hanya itu, LPEI juga menjadi pionir dalam membuka pasar nontradisional, seperti ekspor pesawat PT Dirgantara Indonesia ke Nepal, Senegal, dan Filipina, serta gerbong kereta api PT INKA ke Selandia Baru.
Pada tahun 2025, cakupan dukungan diperluas ke sektor-sektor strategis, termasuk ekspor jarum suntik dari industri farmasi Indonesia ke lebih dari 30 negara, serta ekspansi jaringan restoran lokal ke Malaysia dalam program "Indonesia Spice Up the World". Dalam kesempatan ini, Indonesia Eximbank juga memberikan apresiasi melalui Indonesia Eximbank Export Champion Award kepada para pelaku ekspor berprestasi.
Penghargaan Jawara Inovasi Ekspor diberikan kepada PT Dekor Asia Jayakarya atas inovasi pemanfaatan material dan pengrajin lokal, serta perluasan pasar ekspor melalui strategi digital. Sementara itu, kategori Jawara Ekspor Berkelanjutan diraih oleh PT Ungaran Sari Garments yang sukses mengintegrasikan praktik bisnis ramah lingkungan. Yang tak kalah membanggakan, kategori Jawara Penggerak Desa Devisa dianugerahkan kepada Desa Devisa Lidi Sawit Riau. Desa ini berhasil mengubah limbah pelepah sawit menjadi lidi sawit bernilai ekspor, melalui pembinaan di 33 desa yang melibatkan 925 petani dan ibu-ibu rumah tangga lokal, menunjukkan potensi besar dari sektor pertanian dan pedesaan.
Peran LPEI sebagai bank kebijakan juga menempatkannya sebagai instrumen pemerintah saat kondisi pasar membatasi akses pembiayaan dunia usaha. Pada masa pandemi Covid-19, LPEI sigap mendukung kebijakan countercyclical pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional, termasuk Penjaminan Kredit Pemerintah (JAMINAH) dan Penugasan Khusus Ekspor untuk membuka akses trade financing dan modal kerja bagi korporasi maupun UKM. Saat ini, LPEI juga mengemban amanah Menteri Keuangan untuk memperkuat sektor strategis seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur. "Di tengah meningkatnya ketidakpastian perdagangan akibat dinamika geopolitik dan ekonomi global, LPEI siap mendukung sektor lain yang membutuhkan intervensi kebijakan sesuai mandat countercyclical lembaga," tambah Sukatmo.
Transformasi LPEI juga berfokus pada perluasan kapasitas eksportir. Melalui Coaching Program for New Exporters (CPNE), sejak 2019 hingga Juli 2026, tercatat 1.983 eksportir baru berhasil diciptakan, membuka negara tujuan ekspor baru, serta memperoleh pembeli baru. Lebih jauh lagi, melalui program Desa Devisa, LPEI mengembangkan kapasitas desa dan komunitas dengan komoditas potensial ekspor. Dimulai dari Desa Devisa Kakao di Jembrana, Bali, pada 2019, program ini telah menjangkau 2.618 desa di berbagai wilayah Indonesia hingga Juli 2026, menunjukkan komitmen LPEI dalam memberdayakan ekonomi akar rumput.
Sebagai agent of development, dampak LPEI tidak hanya diukur dari nilai pembiayaan. Hingga Juni 2026, dampak sosial dan ekonomi dari fasilitas pembiayaan LPEI tercatat sebesar 3,49 kali dari setiap rupiah yang disalurkan. Ini terwujud melalui kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan penciptaan pekerjaan layak, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Seiring dengan penguatan mandat, LPEI juga melakukan transformasi kelembagaan dengan menempatkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sebagai fondasi utama. Pada 2025, LPEI meraih predikat Good Practice Phase dalam Risk Maturity Assessment, sertifikasi SNI ISO 37001:2016 untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta predikat Baik dalam penilaian tata kelola lembaga oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penguatan tata kelola ini dilakukan berkelanjutan bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk melalui penguatan Governance, Risk, and Compliance (GRC).
Ke depan, ketidakpastian global dan perubahan lanskap perdagangan menjadikan fungsi bank kebijakan semakin relevan. LPEI akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Keuangan, kementerian dan lembaga terkait, perbankan, sesama SMV, BUMN, pemerintah daerah, serta pelaku usaha untuk memperkokoh daya saing ekspor Indonesia.
"Transformasi LPEI diarahkan agar perannya sebagai bank kebijakan semakin dirasakan oleh ekosistem ekspor dalam menjalankan mandat mendorong ekspor nasional, terutama dengan menjangkau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi mekanisme pasar serta memberikan dampak pembangunan melalui ekspor. Dengan semangat Berkarya, Bermakna, kami ingin memastikan setiap dukungan LPEI memberikan manfaat nyata bagi eksportir dan perekonomian Indonesia," pungkas Sukatmo, menegaskan visi LPEI untuk masa depan.
