Agroplus – Kisruh proyek hunian terintegrasi LRT City yang tak kunjung rampung dan diserahkan kepada para pembeli terus memanas. Gelombang keluhan konsumen kini telah menarik perhatian serius dari pemerintah, dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Danantara Indonesia ikut campur tangan.
Akar permasalahan ini berawal dari jeritan hati para konsumen yang telah membeli unit di berbagai proyek LRT City. Mereka mengungkapkan bahwa unit yang dijanjikan tak kunjung terealisasi, mendorong mereka untuk menuntut pengembalian dana penuh (full refund) dan memohon bantuan pemerintah.
Dalam sesi audiensi dengan Menteri Maruarar, yang akrab disapa Ara, para pembeli dari berbagai proyek LRT City membeberkan pengalaman pahit mereka. Ajeng, misalnya, seorang konsumen LRT City Tebet, terpaksa menghentikan cicilan karena melihat minimnya progres pembangunan. "Saya memutuskan tidak melanjutkan pembayaran karena janji-janji itu tak kunjung terealisasi, bahkan di lokasi proyek terhenti total," ungkap Ajeng, dikutip Kamis (13/8/2026). Keputusan ini justru menyeretnya ke masalah baru dengan pihak bank, bahkan hingga dikejar penagih ke tempat kerja, yang berujung pada catatan SLIK OJK yang memburuk hingga level 5.
Senada dengan Ajeng, konsumen LRT City Ciracas yang telah meneken Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sejak 2019, hingga 2026 ini (tujuh tahun berselang) belum juga menerima unitnya. "Kami menuntut pengembalian dana penuh atas semua pengeluaran kami," tegasnya. Sementara itu, Adityo dari LRT City Cibubur menyoroti betapa sulitnya menghubungi pihak pengembang, yakni PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP). "Kami kecewa karena ADCP sangat sulit dihubungi. Bahkan, rekan kami yang datang ke kantor pusat hanya bertemu satpam," keluhnya, berharap Kementerian PKP dapat memfasilitasi proses refund.
ADCP Akui Likuiditas Tertekan
Menanggapi keluhan tersebut, Direktur Utama ADCP, Indra Syahruzza Nasution, dalam audiensi di Kantor Kementerian PKP, mengakui bahwa kondisi finansial perusahaannya sedang sangat tertekan. Indra, yang baru dua minggu menjabat, menjelaskan bahwa likuiditas ADCP sudah sangat jeblok, sehingga pengembalian dana kepada konsumen tampaknya sulit dilakukan. "Saya melihat kondisi, likuiditas ADCP saat ini sudah sangat jeblok. Jadi kalau mau refund kayaknya agak susah," kata Indra kepada Ara, Jumat (24/7/2026). Ia menambahkan, arus kas operasional perusahaan hingga Juni 2026 tercatat negatif, mencapai minus sekitar Rp900 juta.
Mendengar pengakuan tersebut, Menteri Maruarar segera mengambil langkah tegas. Ia akan mengusulkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap ADCP guna mendapatkan gambaran utuh dan data yang akurat mengenai kondisi perusahaan. "Saya akan mengusulkan audit investigasi kepada BPK agar kita memiliki data yang jelas," tegas Maruarar. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menelusuri kemungkinan adanya unsur pidana dalam kasus ini, memerintahkan jajarannya berkoordinasi dengan kejaksaan. "Jika ada pelanggaran hukum, yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ada kompromi dengan nasib rakyat," ujarnya dengan nada serius.
Danantara Panggil ADHI, Desak Tanggung Jawab
Tak berhenti di situ, kisruh LRT City juga sampai ke meja Danantara Indonesia. Dony Oskaria, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, memanggil manajemen PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) sebagai induk ADCP. Pertemuan ini bertujuan untuk mendesak ADHI agar segera menindaklanjuti keluhan masyarakat dan memperkuat komunikasi dengan para penghuni.
"Semua keluhan harus segera ditindaklanjuti, dan komunikasi dengan penghuni perlu diperkuat demi penyelesaian masalah," tegas Dony, mengutip akun Instagram resmi BP BUMN, Kamis (13/8/2026). Ia menekankan pentingnya pengelolaan kawasan yang bertanggung jawab, memastikan pembangunan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian bagi masyarakat.
Dengan masuknya Danantara, penanganan keluhan konsumen LRT City kini bukan lagi sekadar urusan antara pembeli dan pengembang. Pemerintah, melalui Kementerian PKP, telah meminta audit investigasi dan membuka kemungkinan penelusuran unsur hukum. Sementara itu, Danantara mendesak ADHI untuk segera bertindak nyata menuntaskan berbagai persoalan yang membelit masyarakat.
